Jumat, 10 Juli 2009
BULETIN INTERN (halaman berikutnya)
TAJUK UTAMA
■ Penulis : Drs. H. Yuhanda.
NPV : 09.027.773.
■ Penulis : Drs. H. Yuhanda.
NPV : 09.027.773.
Menjelang PEMILU Presiden dan Wakil Presiden
PEMILU legislatif sudah berakhir. Hasilnya, hanya 9 partai dari 38 partai peserta PEMILU NASIONAL yang memenuhi “parlementary threshold.” Sebaiknya 29 partai lainnya membubarkan diri saja. Sudah terbukti tidak cukup daya tariknya bagi rakyat, tidak mendapat kepercayaan dari rakyat, maka dasar untuk eksistensinya sebagai partai politik sudah tidak ada.
Rakyat Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, demikian kuat sehingga mampu melindungi kepentingan rakyat, serta menciptakan iklim politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan pemerintahan di sini adalah pemerintahan yang mencakup ketiga cabangnya : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, rakyat harus punya kekuatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif). Timbul pertanyaan, cabang pemerintahan yang mana yang harus lebih kuat, eksekutif atau legislatif ? Para ahli tidak selalu sependapat mana yang harus lebih kuat. Tetapi semua sependapat tentang perlunya otoritas politik yang kuat. Artinya, baik eksekutif, maupun legislatif harus cukup punya kekuatan untuk melakukan fungsinya dengan baik. Sehingga “checks & balances” terselenggara dengan baik. Dengan demikian rakyat dapat melakukan pengawasan mengenai jalannya pemerintahan melalui wakil-wakilnya di DPR, dengan catatan lembaga perwakilan di setiap tingkat pemerintahan harus benar-benar mewakili rakyat, dan semua anggotanya sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan konstituennya. Itulah makna dari Pemilu Legislatif, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan yang harus mampu mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Apa yang diharapkan dari pemilu yang akan datang ? Sama saja dengan pemilu yang baru lalu, yaitu pemerintahan yang kuat, tetapi cabang eksekutif. Bersama dengan cabang legislatif yang kuat, cabang eksekutif yang kuat akan membentuk otoritas politik yang kuat, yang akan memerintah berdasarkan mandat dan persetujuan rakyat. Memang itulah prinsip dasar dari suatu pemerintahan, yaitu kekuatan pemerintahanlah yang mampu memelihara keutuhan suatu komunitas kehidupan manusia. Tetapi pemerintahan itu harus berdasarkan mandat dan persetujuan rakyat. Semakin berkurang kekuatan pemerintahan, semakin rapuh komunitasnya, semakin rentan perpecahan, dan akhirnya mungkin saja komunitas itu cerai berai.
Kekuatan suatu pemerintahan juga tergantung dari integritasnya. Pengaruh berlebihan dari salah satu atau beberapa segmen masyarakat yang mendahulukan kepentingannya sendiri dan tidak mengindahkan kepentingan segmen-segmen masyarakat lainnya akan sangat mengurangi kemampuan pemerintahan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pemerintahan yang sudah terpengaruh seperti itu tidak dapat dikatakan masih berdasarkan persetujuan rakyat dan dengan demikian kehilangan legitimasinya. Pemerintahan yang sudah kehilangan legitimasinya, sudah kehilangan kepercayaan rakyat, mungkin saja masih tetap berkuasa, tetapi kekuasaan itu sifatnya represif, dipaksakan dengan menggunakan aparat negara secara tidak demokratis. Untuk kehidupan bernegara yang demokratis, pemerintah harus cukup kuat agar mampu melindungi kepentingan rakyat, namun rakyat juga harus cukup kuat agar mampu melakukan pengawasan/kontrol terhadap pemerintah. Rakyat Indonesia belum sekuat itu, maka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, demokratis atau tidak, boleh dikatakan sepenuhnya tergantung dari pemerintahan/otoritas politik.
Oleh karena itu rakyat Indonesia seharusnya memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemerintahan yang sebaik mungkin.
Pemilu Legislatif sudah selesai. Hasilnya sudah diketahui. Pemerintahan cabang legislatif sudah terpilih. Tinggal cabang eksekutifnya, yang akan ditentukan melalui pemilu presiden/wapres. Rakyat masih ada kesempatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang, terselenggara dengan baik dan rakyat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan terpilih calon yang terbaik, yang mampu membawa perbaikan nasib rakyat yang sampai sekarang masih terlalu banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. [Bandung, 11 Mei 2009].
PEMILU legislatif sudah berakhir. Hasilnya, hanya 9 partai dari 38 partai peserta PEMILU NASIONAL yang memenuhi “parlementary threshold.” Sebaiknya 29 partai lainnya membubarkan diri saja. Sudah terbukti tidak cukup daya tariknya bagi rakyat, tidak mendapat kepercayaan dari rakyat, maka dasar untuk eksistensinya sebagai partai politik sudah tidak ada.
Rakyat Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, demikian kuat sehingga mampu melindungi kepentingan rakyat, serta menciptakan iklim politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan pemerintahan di sini adalah pemerintahan yang mencakup ketiga cabangnya : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, rakyat harus punya kekuatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif). Timbul pertanyaan, cabang pemerintahan yang mana yang harus lebih kuat, eksekutif atau legislatif ? Para ahli tidak selalu sependapat mana yang harus lebih kuat. Tetapi semua sependapat tentang perlunya otoritas politik yang kuat. Artinya, baik eksekutif, maupun legislatif harus cukup punya kekuatan untuk melakukan fungsinya dengan baik. Sehingga “checks & balances” terselenggara dengan baik. Dengan demikian rakyat dapat melakukan pengawasan mengenai jalannya pemerintahan melalui wakil-wakilnya di DPR, dengan catatan lembaga perwakilan di setiap tingkat pemerintahan harus benar-benar mewakili rakyat, dan semua anggotanya sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan konstituennya. Itulah makna dari Pemilu Legislatif, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan yang harus mampu mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Apa yang diharapkan dari pemilu yang akan datang ? Sama saja dengan pemilu yang baru lalu, yaitu pemerintahan yang kuat, tetapi cabang eksekutif. Bersama dengan cabang legislatif yang kuat, cabang eksekutif yang kuat akan membentuk otoritas politik yang kuat, yang akan memerintah berdasarkan mandat dan persetujuan rakyat. Memang itulah prinsip dasar dari suatu pemerintahan, yaitu kekuatan pemerintahanlah yang mampu memelihara keutuhan suatu komunitas kehidupan manusia. Tetapi pemerintahan itu harus berdasarkan mandat dan persetujuan rakyat. Semakin berkurang kekuatan pemerintahan, semakin rapuh komunitasnya, semakin rentan perpecahan, dan akhirnya mungkin saja komunitas itu cerai berai.
Kekuatan suatu pemerintahan juga tergantung dari integritasnya. Pengaruh berlebihan dari salah satu atau beberapa segmen masyarakat yang mendahulukan kepentingannya sendiri dan tidak mengindahkan kepentingan segmen-segmen masyarakat lainnya akan sangat mengurangi kemampuan pemerintahan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pemerintahan yang sudah terpengaruh seperti itu tidak dapat dikatakan masih berdasarkan persetujuan rakyat dan dengan demikian kehilangan legitimasinya. Pemerintahan yang sudah kehilangan legitimasinya, sudah kehilangan kepercayaan rakyat, mungkin saja masih tetap berkuasa, tetapi kekuasaan itu sifatnya represif, dipaksakan dengan menggunakan aparat negara secara tidak demokratis. Untuk kehidupan bernegara yang demokratis, pemerintah harus cukup kuat agar mampu melindungi kepentingan rakyat, namun rakyat juga harus cukup kuat agar mampu melakukan pengawasan/kontrol terhadap pemerintah. Rakyat Indonesia belum sekuat itu, maka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, demokratis atau tidak, boleh dikatakan sepenuhnya tergantung dari pemerintahan/otoritas politik.
Oleh karena itu rakyat Indonesia seharusnya memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemerintahan yang sebaik mungkin.
Pemilu Legislatif sudah selesai. Hasilnya sudah diketahui. Pemerintahan cabang legislatif sudah terpilih. Tinggal cabang eksekutifnya, yang akan ditentukan melalui pemilu presiden/wapres. Rakyat masih ada kesempatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang, terselenggara dengan baik dan rakyat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan terpilih calon yang terbaik, yang mampu membawa perbaikan nasib rakyat yang sampai sekarang masih terlalu banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. [Bandung, 11 Mei 2009].
Kamis, 09 Juli 2009
KEPENGURUSAN TPS JAWA BARAT
PENGURUS DAERAH
TUGAS PRAKASA SILIWANGI JAWA BARAT
PEMBINA
KOL. POL (PURN) Drs. H. UBUN S. BEKTI
PENGURUS
Ketua :
Drs. TRIJONO PAULANA
Sekretaris :
LETNAN MUDA TNI-AD (PURN) ACHMAD HAYAT
Staf Sekretaris :
NOVEE ELEONORA
Bendahara :
H. EMA SENDJAJA
Penanggungjawab :
BRIGJEN. POL (PURN) Drs. H. YUHANDA
RAYON :
Rayon Bandung Raya
Rayon Bogor
Rayon Tasikmalaya
Rayon Cirebon
Rayon Sumedang
Rayon Indramayu
Rayon Ciamis
Rayon Sukabumi
Rayon Kuningan
TUGAS PRAKASA SILIWANGI JAWA BARAT
PEMBINA
KOL. POL (PURN) Drs. H. UBUN S. BEKTI
PENGURUS
Ketua :
Drs. TRIJONO PAULANA
Sekretaris :
LETNAN MUDA TNI-AD (PURN) ACHMAD HAYAT
Staf Sekretaris :
NOVEE ELEONORA
Bendahara :
H. EMA SENDJAJA
Penanggungjawab :
BRIGJEN. POL (PURN) Drs. H. YUHANDA
RAYON :
Rayon Bandung Raya
Rayon Bogor
Rayon Tasikmalaya
Rayon Cirebon
Rayon Sumedang
Rayon Indramayu
Rayon Ciamis
Rayon Sukabumi
Rayon Kuningan
PHOTO KEGIATAN
Selasa, 07 Juli 2009
TUGAS PRAKASA SILIWANGI JABAR
SELAMAT DATANG DI
TUGAS PRAKASA SILIWANGI
JAWA BARAT
Jl. Jawa No. 56 Bandung 40113
Jl. Jawa No. 56 Bandung 40113
Telp. +62 22-4221011
TUGAS PRAKASA SILIWANGI adalah Organisasi Pelajar Angkatan '45 Jawa Barat yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. TUGAS PRAKASA SILIWANGI disingkat TPS dan didirikan di Bandung pada tanggal 24 Maret 1964 untuk waktu yang tidak ditentukan.
TUGAS PRAKASA SILIWANGI dijiwai oleh semangat "Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh." dan motto dari TUGAS PRAKASA SILIWANGI adalah "Tuntun Parama Sewaka." artinya menuntun pengabdian yang tinggi dan lagu TUGAS PRAKASA SILIWANGI adalah Mars Prakasa Siliwangi.
Langganan:
Postingan (Atom)